GoldenLovers, Via Vallen, penyanyi dangdut asal Sidoarjo, patut mendapat apresiasi atas keberanian berbicara tentang kasus pelecehan seksual yang ia alami. Tak semua korban pelecehan seksual mau, mampu, dan berani mengungkapkannya.

Lewat akun Instagram, Via mengungkapkan pesan dari seseorang –yang ia sebut sebagai pemain sepakbola terkenal. Dalam Bahasa Inggris, pesan yang ia terima pada 4 Juni itu berbunyi, “Aku ingin kau masuk ke kamarku dan memakai baju seksi.”

Via merekam pesan tertulis itu dalam bentuk gambar, dan mengunggahnya ke Insta Story dengan dibubuhi beberapa penanda dan catatan. Salah satu catatan Via, dalam Bahasa Inggris juga, berbunyi, “Sebagai penyanyi, saya dipermalukan oleh pemain bola yang sedang terkenal di negara saya sekarang.”

Catatan Via yang lain, masih dalam unggahan yang sama, berbunyi, “Saya bukan perempuan macam itu, bung!!”

Bagi sebagian orang, pesan yang diterima oleh Via Vallen itu mungkin dianggap sebagai pesan sepele belaka. Anggapan itu keliru.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual. Selain pelecehan jender dalam bentuk verbal dan grafis, bentuk lain pelecehan seksual adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan.

Dalam kasus yang dialami oleh Via Vallen, pesan dari seseorang itu tidak diminta. Pesan itu juga menjurus ke arah intimasi dan perhatian seksual yang tidak diinginkan. Jadi, jelaslah, Via Vallen mengalami pelecehan seksual.

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati memandang, “Ini termasuk cyber harassment, bentuk kekerasan seksual. Kalau dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, masuk dalam pelecehan seksual non fisik.”

Dalam catatan Komnas Perempuan, seperti diungkap Adriana Venny –yang juga komisioner di komisi nasional itu, pelecehan seksual secara siber itu berada di posisi kedua tertinggi yang diterima Komnas Perempuan. Urutan jumlah kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan pada 2017 adalah:

  • Rekrutmen terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang berjumlah 21 kasus
  • Cyber harassment untuk mengancam, mengganggu berjumlah 20 kasus
  • Malicious distribution seperti distribusi foto atau video pribadi berjumlah 19 kasus
  • Illegal content berjumlah 16 kasus
  • Cyber violence berjumlah 14 kasus.
  • Cyber grooming untuk menipu perempuan sebagai korban berjumlah 1 kasus

Angka-angka itu tentu saja tidak mencerminkan jumlah sesungguhnya kejadian pelecehan seksual yang dialami perempuan di Indonesia. Jumlah pelecehan seksual, bisa dipastikan, lebih tinggi dari angka yang berhasil dicatat oleh Komnas Perempuan itu.

BACA JUGA:

Pelecehan secara siber perlu mendapat perhatian yang serius. Terutama sekali terkait dengan kecenderungan peningkatan jumlah kasusnya.

Untuk memberikan perbandingan, data survei atas 4,248 orang dewasa di Amerika Serikat pada 2017 memperlihatkan bahwa 41 persen responden mengaku pernah mendapatkan pelecehan secara siber.

Survei yang sama juga memperlihatkan bahwa 21 persen perempuan berumur 18 sampai 29 tahun pernah mendapatkan pelecehan seksual. Angka itu dua kali lipat ketimbang lelaki dalam kelompok umur yang sana, yang mencapai 9 persen.

Pelecehan seksual -juga pelecehan lainnya, secara etika, adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dampaknya, secara psikologis, juga sangat merugikan korbannya.

Sebuah survei yang dilakukan pada Juli 2017 memperlihatkan betapa buruknya dampak psikologis yang ditanggung para perempuan yang menjadi korban pelecehan secara online. Dampak psikologis yang paling banyak dirasakan oleh para korban adalah perasaan tak berdaya untuk merespons pelecehan secara online itu. Yaitu sebanyak 66 persen.

Sementara tidak bisa tidur dengan nyenyak dirasakan oleh 63 persen korban. Sedangkan kehilangan rasa percaya diri dialami oleh 61 persen korban. Dan masih banyak dampak psikologis lain yang membebani korban pelecehan.

Mempertimbangkan dampak buruk secara psikologis yang ditanggung oleh para korban dan kecenderungan peningkatan kasus pelecehan seksual secara siber, perlu upaya yang jelas menuju ke dua arah: penanganan korban dan pencegahan. Dukungan terhadap korban termasuk di dalamnya adalah mendorong agar tidak berdiam diri ketika mengalami pelecehan seksual itu.

Langkah untuk membuat jera para pelaku pelecehan juga perlu dilakukan secara terarah. Upaya shaming (mempermalukan), seperti yang dilakukan Via Vallen, adalah salah satu bentuk sanksi sosial kepada pelaku pelecehan -yang biasanya dilakukan bersamaan dengan naming (penyebutan pelaku).

Tentu saja sanksi sosial tidaklah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku atau mereka yang berniat melakukan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual harus dilanjutkan dengan proses hukum.

Istilah pelecehan memang tidak dikenal dalam KUHP. Namun KUHP mengenal perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296. Pasal-pasal itu bisa dipergunakan dalam kasus pelecehan seksual.

Selain KUHP, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) juga bisa dipergunakan untuk menjerat para pelaku pelecehan seksual. Pasal 27 UU ITE memuat ketentuan tentang pidana penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

Apapun bentuknya, pelecehan seksual tak boleh diberi tempat.